Sabtu, 04 April 2015

Kades Akui Lahan Seluas 50 H Milik PT Swakarsa Wira Mandiri

BOGOR, TRIBUNEKOMPAS
By: Rahmat Husein.

-Setelah kisruh beberapa lama antara warga dan PT Swakarsa Wira Mandiri (SWM), yang mengaku memiliki lahan seluas 50H di wilayah Gunung Sindur, Bogor. Akhirnya lahan tersebut dimiliki PT SWM. 

Secara hukum lahan seluas 50 H tersebut diakui dimiliki PT SWM. Namun sangat disayangkan, PT SWM sebagai pemilik lahan tersebut selama ini tidak pernah membayar kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Pengasinan, Rusli. menurut Kades tersebut, PT SWM sangat tidak bijak karena selama ini tidak pernah membayar pajak PBB nya. Lahan seluas 50 hektar bekas perkebunan karet atau sering juga disebut esk PTP X1 di Desa Pengasinan kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, menurut Kepala Desa Pengasinan, Rusli tanah tersebut milik PT SWAKARSA WIRA MANDIRI [Sentul City group].

"Sudah jelas peralihannya tapi PT tersebut belum pernah membayar Pajak PBB, saya minta kepada siapa saja yang memiliki lahan di Desa Pengasinan untuk taat membayar Pajak, karana pajak sangat penting untuk pembangunan," terang Kades Pengasinan Rusli, kepada Tribunekompas di kantornya, kemarin.  
Sementara itu, Gustiawan yang disebut Kades Pengasinan sebagai perwakilan dari PT SWAKARSA WIRA MANDIRI, Ketika dikonfirmasi dirumahnya Kp. Curug, kemarin mengatakan, ’’Saya tidak tahu menahu masalah lahan PT SWAKARSA WIRA MANDIRI di Desa Pengasinan Gunung Sindur terang Gustiawa.

Kamis, 12 Maret 2015

50 Hektar Lahan PT Swakarsa Wira Mandiri Jadi Sorotan


BOGOR, TRIBUNEKOMPAS.
By: Rahmat Husein.

- Lahan eks PTP X1 seluas 50 hektar yang berada di Desa Pengasinan kecamatan Gunung Sindur kabupaten Bogor sedang menjadi sorotan publik,lahan yang di akui PT SWAKARSA WIRA MANDIRI [Sentul city group] digarap masyarakat  sudah puluhan tahun.
 
Kepala Desa pengasinan Rusli,ketika di konfirmasi tribunekompas mengatakan’’ Lahan EKS PTP X1 [sebelas] yang berada di Desa pengasinan seluas 50 hektar diantaranya 12 hektar tanah untuk pemakaman dan 38 hektar di garap masyarakat, lahan tersebut  diakui oleh PT SWAKARSA WIRA MANDIRI, di panggil nya saya ke kejaksaan Tinggi Bandung hanya di mintai keterangan tentang tanah makam oleh kejaksaan, ucapnya di kantor Desa kemarin [11/03] .


Pengagarap lahan yang tidak mau ditulis namanya mengatakan ,’’ saya menggarap lahan seluas 600 meter sudah puluhan tahun dan sy membayar PBB ,lokasi yang saya garap memang bekas perkebunan karet sampai saat inipun saya belum tahu pemilik sebenarnya karana banyak yang mengaku tapi tidak bisa menunjukan bukti kepemilikan yang akurat ,terangnya.

Kisruh, Menteri Tjahjo: Pakai Anggaran DKI 2014

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Parman.
-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan keputusan terkait dengan kisruh anggaran DKI Jakarta. Tjahjo mengatakan akan menggunakan anggaran tahun 2014 apabila belum ada keputusan bersama antara Gubernur dan DPRD.

"Hal tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 314 Undang-Undang Pemerintahan Daerah," kata Tjahjo Rabu, 11 Maret 2015.

Hari ini, Tjaho mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Dalam keputusan tersebut tercantum evaluasi Rancangan APBD yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Tjahjo menegaskan pagu anggaran diutamakan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Misalnya, pembangunan Mass Rapid Transit Rp 4,62 triliun, transportasi Jakarta Rp 1 triliun, pengerukan sungai, perbaikan gorong-gorong, pendidikan, dan kesehatan.

"Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas, kunjungan kerja, sosialisasi dikurangi," katanya.

Selain itu, Tjahjo menilai besaran belanja pegawai DKI Jakarta Rp 19,02 triliun tak wajar karena menempati hampir seperempat total belanja sebesar Rp 67,5 triliun. "Ini masih jauh lebih besar dari belanja penanganan banjir yang hanya Rp 5,3 triliun," katanya.

Meskipun Tjahjo mengevaluasi Raperda APBD yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ia tetap memasukkan keberatan DPRD. "Diharapkan DPRD dan Gubernur dapat menyelesaikan hal ini tujuh hari setelah Kepmendagri diterima," ujar Tjahjo.

Senin, 09 Februari 2015

Kejaksaan Tahan Pemenang Tender Transjakarta 2012

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Parman.

- Juru bicara Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana, mengatakan Direktur PT Sapta Guna Daya Prima Gunawan telah ditahan pihak Kejaksaan. Penahanan itu terkait dengan dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2012.

Menurut Tony, dalam pemeriksaan, barang bukti dan saksi penyidik pidana khusus menunjukkan dugaan keterlibatan Gunawan dalam kasus yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun itu. "Ditahan di Rumah Tahanan Salemba sejak 3 Februari kemarin untuk 20 hari ke depan," ujarnya Kamis, 5 Februari 2015.

Tony menuturkan penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Gunawan sejak Mei 2014. Pada 31 Oktober 2014, status Gunawan naik menjadi tersangka.

Tony enggan menjelaskan secara rinci peran Gunawan dalam kasus tender bus Transjakarta ini. "Ikut merencanakan, sehingga terjadi kerugian negara, tapi nanti saja dibuktikan di pengadilan," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi penahanan Gunawan. Ahok menilai penegakan hukum harus ditegakkan, terutama dalam tender proyek DKI.

"Bagus itu, biar orang kapok dan enggak berani sembarangan dalam memainkan proyek," tuturnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Rabu, 17 September 2014

Mobil Jakarta Dilarang ke Bogor, Ahok Temui Walikoa Bogor

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Parman.

-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan bertemu dengan Wali Kota Bogor Bima Arya untuk membicarakan pengaturan lalu lintas kendaraan Jakarta-Bogor. Dia optimistis kendaraan berpelat B tidak akan dilarang masuk ke Kota Bogor.

"Enggak ada masalah kok sebenarnya. Nanti malam saya mau ketemu (Bima), ngobrol-ngobrol," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 17 September 2014. Apalagi, dia melanjutkan, saat ini banyak kendaraan Bogor yang menggunakan pelat berawalan B.

Dia tak terima jika warga Jakarta disebut membuat Bogor macet pada akhir pekan. "Jakarta kan dibikin macet sama orang Bogor juga," ujarnya sambil tertawa. Namun pria yang akrab disapa Ahok itu menyatakan tak akan melarang mobil-mobil asal Bogor masuk ke Jakarta. 

Sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mencetuskan wacana pelarangan mobil berpelat B masuk ke Kota Bogor. Menurut Hariman, untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor berencana membatasi kendaraan yang masuk ke wilayah tersebut, terutama yang bernomor polisi dengan awalan B.

Wacana itu akan dikaji oleh Tim Percepatan Penanggulangan Prioritas Pembangunan (TP4) yang sudah dibentuk oleh Wali Kota Bima Arya. Adapun sosialisasi kebijakan ini direncanakan dimulai pada 2015.

Minggu, 31 Agustus 2014

Tommy Soeharto: Jangan Sok Pintar Soal Subsidi BBM

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Parman.

- Putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, ikut berkomentar soal kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tommy tak sepakat dengan kebijakan mencabut subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok. 

"Mereka selalu membenarkan keputusan yang salah karena telah memiliki lebih," kata Tommy melalui akun Facebook-nya, Ahad, 31 Agustus 2014. "Jangan sok pintar di atas kegelisahan masyarakat karena kebetulan Anda semua berada di posisi beruntung." 

Dalam akun bernama Hutomo Mandala Putra itu, Tommy juga mengaku menemui banyak orang yang mengkhawatirkan kelangkaan barang kebutuhan pokok nantinya. Akun berlatar gambar Soeharto yang menjadi imam salat dalam foto hitam-putih itu ia turut komentar. "Kasihan rakyat negeri ini," kata Tommy. Akun tersebut juga dipenuhi oleh foto Tommy dan kumpulan potret keluarga besar Cendana.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi adalah keniscayaan. Tim Transisi, ujarnya, sudah melakukan simulasi kenaikan dari Rp 500-3.000. Simulasi itu juga terkait dengan waktu penaikkan, zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau Joko Widodo. 

Dari simulasi itu, Andi mengatakan akan diprediksi ekonomi makro Indonesia. "Misalnya inflasi melonjak tinggi Januari, belanja kebutuhan dan proyek pada Desember, Lebaran yang berkaitan dengan liburan sekolah," kata Andi. Simulasi ini menyangkut nilai tukar rupiah, pengetatan BBM misalnya di SPBU jalan tol dan Jakarta, dan simulasi bantalan sosial yang disiapkan.

Senin, 23 Juni 2014

Ahok Sebut Ultah Jakarta Kali Ini Terasa Pahit

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Parman.

-Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hari ulang tahun Jakarta ke-487 yang jatuh pada hari ini merupakan pil pahit bagi warganya. Alasannya, pada usianya yang sekarang ini, Jakarta masih punya banyak masalah perkotaan yang belum terselesaikan sehingga menghasilkan sederet prestasi suram.

"Ini hari ulang tahun yang pahit," kata Basuki di Lapangan Silang Monas saat memberikan sambutan pada upacara peringatan ulang tahun Jakarta ke-487, Ahad, 22 Juni 2014.

Ahok menjelaskan, serangkaian prestasi buruk yang diperoleh Ibu Kota dimulai dengan kegagalan meraih Piala Adipura. Ia memaklumi kegagalan tersebut lantaran masalah sampah belum ditangani dengan baik sejak lama.

Karena itu, Ahok justru heran Jakarta pernah meraih Adipura beberapa waktu lalu. "Mungkin yang dinilai hanya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin," ujarnya.

Hal lain, kata Ahok, yakni kontingen DKI hanya mampu meraih peringkat keenam dalam acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2014 di Batam pada awal Juni lalu. Padahal pada tahun sebelumnya Jakarta merupakan juara umum kompetisi yang sama di Bangka Belitung. 

Terakhir, Ahok kecewa setelah menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.

Meski begitu, Ahok berharap pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak terpengaruh oleh kinerja pegawai lain yang tak beres. Ia yakin masih banyak pegawai pemerintah yang masih dapat membenahi kinerjan mereka untuk mewujudkan Jakarta Baru. "Saya optimistis mereka bisa mengubah Jakarta menjadi Jakarta Baru," ujar Ahok.