
By: Parman.
– Menjelang dibukanya pendaftaran bakal calon gubernur (balongub) dari jalur partai politik (parpol) Selasa (13/4) mendatang, berbagai nama tokoh untuk memperebutkan kursi DKI 1 mencuat.
Namun kondisi yang bertolak belakang terjadi terhadap posisi calon wakil gubernur yang hingga kini belum mengemuka. Menurut pengamat perkotaan, Amir Hamzah, fenomena ini terjadi lantaran para cagub tengah mengkaji siapa yang paling cocok untuk mendampingi mereka maju menjadi orang nomor satu di ibukota.
Bukan hanya sekedar saat kampanye, namun dalam lima tahun kerja jika yang bersangkutan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dikatakan Amir beralasan. Mengingat data dari kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hampir 94 persen kepala daerah bermasalah dengan wakilnya.
“Penyebabnya, karena kedua orang itu dominan bersatu atas nama faktor kepentingan partai. Sehingga jalinan emosional tidak berjalan,” ujar Amir, Minggu (4/3).
Amir mencontohkan kasus teranyar yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta. Saat Wakil Gubernur DKI, Prijanto, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Ia menilai penyebab ingin mundurnya tersebut karena keputusan Prijanto dan Fauzi Bowo menjadi wakil Gubernur dan Gubernur saat Pemilukada 2007 karena kepentingan politik semata.
“Partai masih memiliki paragdima bahwa kekuasaan itu dilihat dari adanya pembagian jabatan dieksekutif, seperti menjadi wakil gubernur, cara pikir itu harus dirubah untuk kepentingan masyarakat banyak. Mereka bisa membantu dan mendukung penuh diarea legislatif,”tegasnya.
Amir menambahkan dalam pemilihan wakil Gubernur ada tiga yang harus diperhatikan oleh calon gubernur untuk keberlanjutan pemerintahan.
Ketiga hal itu yakni bagaimana wakil itu dapat memenangkan Pemilukada, mendukung pelaksanaan pembangunan dan membantu pengembangan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menilai sudah saatnya calon gubernur, diberikan keleluasan oleh partai pendukungnnya dalam memilih wakilnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, M Syaiful Jihad. “Dalam bekerja mengurus Jakarta dengan baik untuk lima tahun mendatang, setiap gubernur harus nyaman. Dan kenyamaman itu ada pada calon wakil gubernur yang betul-betul sudah memahami karakternya,” ujar Syaiful.
Ditambahkan Syaiful, dalam hal memilih cawagub, partai politik pengusung hendaknya tidak melakukan intervensi terhadap cagub yang diusung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar