JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS) By: Parman.
- Hasil evaluasi reformasi birokasi di sejumlah kementerian dan lembaga negara sejak 2009 lalu. menemukan terdapat sejumlah catatan merah, diantara yang paling menonjol adalah, sektor pelayanan publik masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Hasil evaluasi ini dipaparkan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo, akhir pekan lalu. Dia menuturkan, khusus di Kementerian Keuangan program reformasi birokrasi berjalan sejak 2006. Tetapi secara kesuluruhan program yang berujung pemberian tunjangan remunerasi ini, berjalan sejak 2009.
Eko mengatakan, setiap lembaga atau kementerian yang telah ditetapkan menjalankan program reformasi birokrasi wajib berbenah diri. “Sampai sekarang, untuk aspek pelayanan publik memang belum menunjukkan perkembangan yang siginifikan,” tuturnya.
Pria yang juga guru besar Universitas Indonesia itu mengatakan, pihaknya akan terus menekan supaya lembaga dan kementerian yang menjalankan reformasi birokrasi ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebab, peningkatan layanan masyarakat merupakan target utama pencanangan reformasi birokrasi.
Sampai saat ini, masyarakat masih merasakan pelayanan birokrasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mulai masih adanya pengurusan yang mengharuskan menyambangi banyak meja, hingga tarif pelayanan publik yang masih simpang siur. Eko berjanji akan terus berusaha sehingga lembaga dan kementerian yang menjalankan reformasi birokrasi tadi terus berbenah.
Lemahnya aspek pelayanan publik ini muncul bukan tanpa alasan. Diduga, seluruh instansi tadi masih fokus pada pembenahan internal. Diantaranya adalah restrukturisasi organisasi dan penataan sumber daya manusia (SDM) atau pegawai.
Eko mengatakan ada perkembangan positif dari reformasi birokrasi. Diantaranya adalah penataan SDM di sebuah lembaga atau kementerian. “Seperti kita lihat di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian,” ujar dia.
Eko menegaskan, penataan SDM internal merupakan salah satu upaya menerapkan reformasi birokrasi. Menurut Eko, pelayanan publik yang bagus tentu diawali dengan penataan SDM internal yang optimal. Namun, dia meminta penataan SDM internal ini tidak terlalu memakan waktu yang lama.
Perkembangan lain dari program reformasi birokrasi adalah, kian tumbuhnya pemanfaatan teknologi informasi. Diantara yang paling mencolok dari penggunaan teknologi ini dalam sistem lelang elektronik.
Menurut Eko, penggunaan sistem lelang elektronik ini mampu menghemat anggaran negara. Menurutnya, tahun 2011 total nilai lelang elektronik mencapai Rp 51 triliun. Dari nilai itu, Eko mengatakan pemerintah berhasil menghemat sebanyak Rp 5 triliun. “Tahun ini kita genjot total nilai lelang elektronik sebesar Rp 200 triliun,” kata dia. Dengan nilai tadi, diharapkan bisa terjadi penghematan antara Rp 20 triliun sampai Rp 25 triliun.
Eko mengatakan, masyarakat jangan hanya memaknai program reformasi birokrasi hanya untuk urusan tunjangan remunerasi. Dia menegaskan, kedepan tidak semua pegawai yang bekerja di instansi atau lembaga menerima tunjangan remunerasi. Walaupun di instansi itu sudah menerapkan reformasi birokrasi. “Kunci utama adalah kinerja dan pelayanan. Jika keduanya baik, tunjangan kinerja atau remunerasi bisa didapatkan,” terang Eko.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Azwar Abubakar mengatakan, rendahnya kualitas SDM aparatur negara ini menjadi salah satu masalah di birokrasi pemerintahan saat ini. Rendahnya kualitas SDM ini berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Walaupun, rendahnya kualitas aparatur ini berbanding terbalik dengan belanja pegawai yang sangat tinggi.
Azwar menambahkan di Indonesia saat ini ada tiga persoalan yang paling mendasar. Selain birokrasi pemerintahan, korupsi masih menjadi fenomena sementara pembangunan infrastruktur juga masih rendah. Untuk infrastruktur misalnya, bangsa ini hanya bisa mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 triliun per tahun atau sekitar 4 persen dari total belanja negara.
Angka alokasi pembangunan infrastruktur ini tentu saja sangat rendah, apalagi kalau melihat fakta bahwa kondisi infrastruktur kita saat ini sangat terbelakang. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. “Ditambah kualitaas tidak kuat plus banyak juga yang kebocoran (penyimpangan),” kata Azwar.
Kembali ke masalah aparatur, Azwan meminta daerah agar rekruitmen CPNS dan promosi PNS di masa mendatang betul-betul dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan penataan jumlah dan analisis kebutuhan pegawai. Sehingga MenPAN tidak terkesan menjadi penghambat sekiranya semua daerah memahami pemetaan dan analisis pegawai.
Terhadap pelayanan publik, Azwar berharap pemerintah daerah bisa mendukung terwujudnya pelayanan publik yang memadai pada setiap daerah. Apalagi sudah ada undang-undang tentang pelayanan publik yang mengatur bagaimana proses pelayanan kepada masyarakat dipermudah.
Dia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan instansi atau aparat pemerintah yang tidak mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satunya bisa melalui lembaga onbusman yang sudah dibentuk di daerah. “Warga tidak puas dengan pelayanan lapor ke onbusman. Kita ingin ada peningkatan transparansi,” tandas Azwar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar