By: Parman.
- Wahana Lingkungan Hidup Jakarta menolak rencana PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dan Pemerintah DKI Jakarta yang akan mereklamasi lahan seluas 140 hektar untuk pengembangan usaha Ancol. Dalam tiga tahun ke depan, luas Ancol yang 275 hektar akan bertambah menjadi 415 hekatre.
"Kami menolak tegas rencana reklamasi Ancol," ujar Direktur Walhi Jakarta Ubaidillah saat dihubungi Tribunekompas, Kamis, 30/05/2013. Alasannya, dengan rencana reklamasi itu, akan banyak biota laut seperi ikan dan terumbu karang yang mati.
"Dampak ekologisnya buruk, maka kami tolak," ujarnya. Walhi menyarankan, daripada melakukan reklamasi, lebih baik Ancol melakukan revitalisasi pantai. Dalam revitalisasi, tak menutup kemungkinan Ancol juga bisa melakukan penambahan lahan di atas laut sesuai rencana semula.
"Kalau revitalisasi lebih banyak manfaatnya untuk lingkungan dan masyarakat umum," ujarnya. Sementara itu, reklamasi dinilai lebih banyak mudaratnya. Rencana reklamasi ini dipertegas paska PT Pembangunan Jaya Ancol melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan reklamasi bisa membuat Ancol seperti Sentosa Island di Singapura. Menurut pria yang disapa Ahok ini, Pemprov DKI akan mendukung Ancol untuk melakukan proses reklamasi guna pengembangan industri wisata, mengingat status Ancol sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan sekitar 60 persen kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta.
"Kita dukung banget, kasih perizinan, apalagi ini barang kita sendiri, masa orang lain kita kasih, milik kita sendiri gak kita kasih," kata Basuki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar