Kadisdik DKI Jakarta Wajib Buka Info Dana BOS & BOP

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: PARMAN.

-Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta wajib secara hukum menyerahkan informasi publik berupa salinan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2007 hingga 2009 kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai pemohon.

Penegasan itu dikatakan ang­­gota Ombudsman Republik Indo­nesia (ORI) bidang Pe­nye­­le­saian La­poran Budi San­toso setelah ORI kem­bali me­manggil Kepala Di­nas Pendi­dikan (Kadis­dik) DKI Ja­karta Taufik Yudi Mul­yanto, Rabu (20/7) di kantor ORI, Ku­ningan, Jakarta, kemarin.

Pada pe­mang­gilan kali ini, akhirnya Kadisdik Jakarta hadir, setelah pada dua pemanggilan sebelumnya tidak hadir dengan alasan ada acara lain.

Menurutnya, Ka­disdik Jakarta dipanggil untuk dimin­tai kete­rangan terkait laporan Indo­nesia Corruption Watch (ICW) yang menduga adanya tin­dakan mal-administrasi akibat belum di­laksanakannya putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 ter­tanggal 15 November 2010.

Ombudsman, lanjut Budi, akan fokus kepada permintaan ke­te­rangan terhadap dugaan terja­dinya mal-administrasi.

Ber­da­sar­kan pemeriksaan Om­­bud­sman terhadap lima kepala seko­lah SMP negeri ter­sebut, alasan pe­nolakan menye­rahkan data ke­pada ICW, karena dikha­wa­tir­kan lembaga swa­daya ma­sya­rakat (LSM) ini akan mela­kukan audit kepada seko­lah me­reka.

“Menurut mereka, yang ber­wenang melakukan audit adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Ke­ua­ngan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat,” ungkapnya.

Menurut Budi, BOS dan BOP meru­pakan dana rakyat. Karena itu, setiap pengelolaan kedua da­na tersebut, rakyat Jakarta perlu tahu dan harus menjadi infor­masi publik.

Taufik: Kami Akan Buka Informasinya

Kepala Dinas Pendidikan (Ka­­dis­dik) DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengaku siap mem­buka informasi, berupa sa­linan dokumen Surat Pertang­gung- Jawaban (SPJ) dana Ban­tuan Ope­rasional Sekolah (BOS) ke­pa­da pemohon informasi, yak­ni Indo­nesia Corruption Watch (ICW).

“Karena sudah berkekuatan hukum tetap, kami akan buka in­formasi dana BOS. Tapi saya menunggu dulu kiriman hasil pertemuan dengan Ombudsman tentang pembahasan dana BOS ini, sesegera mungkin,” ujar Taufik, saat memenuhi panggil­an Ombudsman Republik Indo­ne­sia (ORI) di Jakarta.

Dia menyatakan, selama ini pihaknya belum mengeluarkan data Pengelolaan BOS dan BOP lima SMP Negeri, karena masih berpegang pada Undang-Undang (UU) No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Pada pasal 42 UU 43/2009 dinyatakan, yang berhak mendapatkan data SPJ pengelo­laan dana adalah penyidik dan auditor, dalam hal ini BPK dan Inspektorat. Ternyata dengan adanya UU Keterbukaan Infor­masi Publik (KIP), maka yang dipakai adalah UU KIP.

Selama ini, aku Taufik, dia belum menge­luarkan data yang diminta ICW karena belum pa­ham terhadap aturan baru ini. Awalnya, dia menyerahkan ke­pada Biro Hukum Jakarta untuk mencari tahu apakah ICW ber­hak menda­patkannya.

Setelah dibe­ritahu Ombuds­man jika tidak menjalankan pu­tusan KIP (Ko­misi Informasi Pu­sat) termasuk tindakan mal-ad­mi­nis­trasi, maka pihaknya berse­dia memberikan data tersebut.